Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian PUPR dan Pemprov Jabar menggelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Pengusahaan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) atau tol dalam Kota Bandung, Selasa (08/10/ 2024). Rapat ini membahas sejumlah hal teknis dalam pengusahaan hadirnya BIUTR, salah satu solusi kemacetan di wilayah Kota Bandung. Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara mengatakan, rapat untuk merumuskan kembali pengusahaan BIUTR.
Ada pun pembangunan BIUTR kini telah masuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejumlah aspek teknis dibahas, mulai dari kondisi eksisting saat ini dengan awal BIUTR diinisiasi, dan pembaruan kewenangan di masing-masing pihak setelah BIUTR menjadi PSN.
Di sisi lain, sebagai solusi jangka pendek dan menengah, Pemkot Bandung sedang mempersiapkan jam operasional kendaraan pribadi, serta mengefektifkan manajemen pengelolaan lalu lintas guna menekan angka kemacetan.
Sementara itu Pelaksana Tugas Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, Erna Wijayanti menyebut, rencana pengusahaan BIUTR diinisiasi sejak 2006 untuk mengakomodir permasalahan kemacetan di Kota Bandung.
Ada pun pada 2019, telah dibuat nota kesepahaman berupa kesepakatan antara Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung. Nota kesepemahaman ini telah berakhir pada 29 Juni 2024. Ia juga menyambut positif upaya sementara yang dilakukan Pemkot Bandung dalam menerapkan manajemen lalu lintas, sambil menunggu hadirnya BIUTR sebagai solusi jangka panjang.
BIUTR adalah jalan Tol Dalam Kota yang direncanakan menghubungkan wilayah utara dan selatan Kota Bandung. Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki aksesibilitas dan mengurangi kemacetan di Kota Bandung dan sekitarnya. Proyek ini dijadwalkan mulai dari pengadaan tanah hingga selesai pada tahun 2029. Tahap persiapan pengadaan tanah dimulai pada 2024, sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara bertahap dengan dukungan dari APBN dan APBD.
Souce : TribunJabar
